Beritawonogiri.com [JAKARTA] – Pemerintah semakin serius memperkuat peran koperasi desa sebagai penopang rantai pasok pangan nasional. Hal itu dibuktikan dengan digelarnya Rapat Koordinasi Persiapan Launching Pencairan Pinjaman Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, di Jakarta, Senin (29/9/2025).
Dalam rapat tersebut, hadir sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto), Menteri Desa PDT, Yandri Susanto, Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, serta jajaran wakil menteri dari berbagai kementerian. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan penuh terhadap langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kelembagaan koperasi di tingkat desa dan kelurahan.
Zulkifli Hasan menjelaskan, pembiayaan KDKMP akan diarahkan pada pembangunan infrastruktur pendukung seperti gudang dan gerai. Fasilitas ini diharapkan membuat koperasi mampu berfungsi sebagai offtaker yang menyalurkan barang kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. “Dengan plafon pembiayaan sebesar Rp3 miliar untuk setiap koperasi, koperasi desa akan lebih berdaya dalam menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga di tingkat masyarakat,” ujarnya.
Saat ini, lanjut Zulkifli, sudah terdapat 1.000 KDKMP yang siap menunggu pencairan melalui Bank Himbara. Tahap pertama pencairan akan segera dilakukan, sebelum kemudian diperluas ke lebih banyak desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. “Setelah tahap pertama ini, proses akan terus berlanjut untuk memperluas jangkauan KDKMP di seluruh Indonesia,” tegasnya.
Hadir pula Direktur Utama Danantara, Dony Oskaria, yang menegaskan pentingnya integrasi sistem koperasi dengan ekosistem pangan nasional. Menurutnya, koperasi desa dapat menjadi simpul distribusi yang menjamin pemerataan barang dan stabilisasi pasokan kebutuhan pokok di seluruh wilayah.
Dukungan juga disampaikan Wamen Koperasi Farida Farichah dan Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi. Keduanya menekankan bahwa KDKMP bukan hanya sekadar lembaga keuangan desa, melainkan instrumen strategis untuk memperkuat ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Sementara itu, Titiek Soeharto menambahkan bahwa DPR RI melalui Komisi IV akan mendukung penuh langkah pemerintah dalam memperkuat koperasi desa. “Koperasi adalah pilar ekonomi kerakyatan. Kami berharap program ini berjalan berkelanjutan dan bisa menjadi solusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa,” ungkapnya.
Dengan kolaborasi lintas kementerian, DPR, dan lembaga terkait, peluncuran pencairan KDKMP diharapkan mampu mempercepat pembangunan ekonomi desa, memperkuat ketahanan pangan, serta menghadirkan pemerataan kesejahteraan di seluruh pelosok negeri.(*)
Komentar