BeritaWonogiri.com (SURABAYA) – Kewajiban kebun plasma merupakan salah satu langkah kebijakan penting untuk mengoreksi ketimpangan pengelolaan tanah sekaligus menjadi instrumen mewujudkan keadilan sosial serta pemerataan ekonomi.
Hal itu ditekankan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, saat diundang sebagai pembicara utama di Kuliah Pakar Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (UNUSA), Senin, 26 Mei 2025.
“Kenapa dulu negara memberikan konsesi kepada pengusaha-pengusaha ? Supaya didayagunakan dengan catatan dan asumsi mampu menciptakan _multiplier effect_. Dan ketika telah terjadi _multiplier effect_ maka akan ada pemerataan pembangunan ekonomi dan distribusi pendapatan di situ. Tapi, ternyata hasilnya itu belum optimal. Ini perlu dikoreksi,” ujar Menteri Nusron.
Kebijakan kewajiban kebun plasma sebelumnya diatur melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007, dengan ketentuan kewajiban sebesar 20%.
Memasuki awal tahun 2025, Kementerian ATR/BPN mengusulkan peningkatan porsi kewajiban tersebut menjadi 30% dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI. Usulan tersebut muncul sebagai bagian evaluasi atas belum optimalnya manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat di sekitar wilayah konsesi.
Kebijakan tersebut dirancang untuk diterapkan pada perusahaan perkebunan yang akan memperbarui Hak Guna Usaha (HGU) tahap ketiga. Harapannya, hal itu dapat mendorong distribusi manfaat agraria yang lebih adil dan mendorong pemerataan kesejahteraan secara konkret.
Menteri Nusron menegaskan, pelaksanaan kebijakan ini dilakukan bertahap dengan tetap memperhatikan stabilitas ekonomi.
“Ini butuh konsep pelan-pelan, tapi _step by step_, lama-lama akan sampai. Caranya bagaimana? Caranya adalah kalau kemudian izinnya kita matikan sama sekali, ditarik, bisa jadi ekonominya akan _shutdown_,” ungkapnya.
Menurut Nusron, supaya tidak ‘shutdown’, satu-satunya jalan negosiasi. Tanah tetap digunakan, tapi harus melibatkan partisipasi.
“Misal kalau dulu awalnya tidak ada kewajiban plasma. Kemudian, dinegosiasikan ada kewajiban plasma melibatkan rakyat 20%,” lanjut Menteri Nusron.
Ia menginginkan, kebijakan kewajiban plasma bisa terus dinaikkan hingga 50% capaiannya.
“Nah, nanti ditambah lagi sampai pada angka 60–70%. Sehingga, ke depan akhirnya terjadi _equal_ atau jadi kesetaraan antara satu dengan yang lain,” pungkas Menteri Nusron.
Dalam Kuliah Pakar ini, Menteri Nusron juga mengajak mahasiswa UNUSA terlibat aktif dalam proses perubahan dan pengawasan kebijakan publik, terutama bidang pertanahan dan tata ruang. Ia menekankan, generasi muda merupakan kekuatan penting dalam mewujudkan reformasi kebijakan menuju Indonesia yang lebih adil dan merata.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian acara yang mengangkat tema “Peran Perawat dalam Membangun Ketangguhan Komunitas Melalui Manajemen Siklus Bencana Terpadu”. Turut hadir sebagai pembicara, Anwar Kurniadi selaku Guru Besar dan Kaprodi Manajemen Bencana Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Sesi diskusi, kemudian dipandu oleh Priyo Mukti Pribadi Winoto, Dosen Keperawatan UNUSA. (Irfandy*EL/FA)
