BeritaWonogiri.com [SEMARANG] – OTT Bupati Pati oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maemoen memastikan bahwa seluruh penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Pati tetap berjalan lancar dan kondusif meskipun kepala daerahnya tengah berurusan dengan aparat penegak hukum.
Pernyataan tersebut disampaikan Taj Yasin, atau yang akrab disapa Gus Yasin, usai melantik Pengurus Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (Perwosi) di Wisma Perdamaian, Semarang, Selasa (20/1/2026). Ia menegaskan, roda pemerintahan tidak boleh terhenti dan kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama.
Kasus OTT Bupati Pati yang dilakukan KPK menyedot perhatian publik. Gus Yasin mengaku baru mengetahui kabar tersebut melalui pemberitaan media massa.
“Kami baru mendengar lewat media, bahwa memang ada OTT terkait Bupati Pati. Kita sama-sama menunggu bagaimana nanti dari KPK memberikan penjelasan,” ujar Gus Yasin kepada awak media.
Ia menyampaikan pernyataan tersebut mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, seraya meminta masyarakat tetap tenang dan tidak berspekulasi sebelum ada keterangan resmi dari KPK.
Menurut Gus Yasin, pemerintah daerah tidak dapat bersikap lebih jauh sebelum ada pengumuman resmi terkait status hukum yang bersangkutan. Ia menegaskan pentingnya menghormati mekanisme hukum yang sedang berjalan.
Meski kasus OTT Bupati Pati menjadi sorotan nasional, Pemprov Jawa Tengah memastikan pelayanan publik di Kabupaten Pati tidak mengalami gangguan.
Gus Yasin menegaskan bahwa aparatur pemerintahan di Pati tetap bekerja sesuai tugas dan fungsinya. Pelayanan administrasi dan kebutuhan dasar masyarakat harus tetap berjalan normal.
“Pelayanan publik harus terus berjalan. Tidak boleh ada masyarakat yang dirugikan,” tegasnya.
Selain persoalan pemerintahan, Gus Yasin juga memastikan bahwa penanganan bencana banjir di Kabupaten Pati tetap menjadi prioritas, meskipun bupatinya sedang berproses hukum di KPK.
Menurutnya, seluruh kebutuhan masyarakat terdampak banjir, mulai dari pasokan makanan hingga layanan kesehatan, telah dan akan terus dipenuhi.
“Pelayanan berupa pasokan makanan, obat-obatan untuk masyarakat korban banjir di Pati akan tetap berjalan normal,” imbuhnya.
Terkait proses hukum OTT Bupati Pati, Gus Yasin menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendukung penuh langkah KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.
“Kita masih nunggu semua, kita hormati proses-proses itu. Kita enggak bisa ngapa-ngapain selama belum ada pengumuman resmi dari KPK,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa dukungan terhadap penegakan hukum merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Atas nama Gubernur Jawa Tengah, Gus Yasin juga mengimbau seluruh kepala daerah di Jawa Tengah agar menjunjung tinggi integritas dan menghindari praktik korupsi.
“Mari kita bersama-sama menjaga integritas, dan tidak melakukan tindakan-tindakan korupsi,” pesannya.
Untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal, Pemprov Jateng mengarahkan warga memanfaatkan aplikasi Jateng Ngopeni Nglakoni sebagai saluran pengaduan dan permohonan bantuan.
Gus Yasin menjelaskan, melalui aplikasi tersebut, masyarakat terdampak banjir, termasuk warga lansia, ibu hamil, hingga pasien stroke, dapat segera tertangani oleh petugas yang diturunkan dari dinas kesehatan.
“Kami juga mengumumkan bahwa jangan sampai ada lagi masyarakat yang tidak tertangani terkait banjir ini,” pungkasnya. (*)
Komentar