Beritawonogiri.com [SEMARANG] – Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah bersiap mengamankan aksi demonstrasi besar-besaran di Kabupaten Pati pada Rabu (13/8/2025), yang diprediksi diikuti ribuan warga. Aksi ini dipicu oleh kebijakan kontroversial kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen oleh Bupati Pati Sudewo, meskipun kebijakan tersebut telah dicabut pada 8 Agustus 2025. Pengamanan akan melibatkan seluruh fungsi kepolisian, termasuk Sabhara, Brimob, Intelijen, Lalu Lintas, dan Kehumasan, untuk memastikan kelancaran penyampaian aspirasi masyarakat.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengerahkan personel tambahan dari Polrestabes Semarang, Polres Semarang, Demak, Kudus, Blora, dan Jepara untuk mendukung Polresta Pati. “Semua fungsi kepolisian kita turunkan, dengan harapan memberikan jaminan keamanan bagi pengunjuk rasa agar aspirasi mereka tersampaikan dengan lancar,” ujar Artanto saat ditemui di Lawang Sewu, Semarang, pada Senin (11/8/2025). Polda Jateng juga telah melakukan Tactical Floor Game (TFG) untuk memetakan strategi pengamanan di lapangan.
Demonstrasi ini direncanakan berlangsung di Kantor Bupati Pati dan Alun-alun Pati, dengan estimasi massa mencapai 15.000 hingga 50.000 orang, termasuk 5.000 santri dari berbagai wilayah di Pati yang menolak kebijakan seperti lima hari sekolah dan arogansi pejabat. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, yang mengoordinasikan aksi, menuntut pencabutan kenaikan PBB-P2, permintaan maaf resmi dari Bupati Sudewo, hingga desakan agar bupati mundur. Posko donasi logistik di Alun-alun Pati telah menerima bantuan seperti air mineral dan makanan instan sejak 1 Agustus 2025, meskipun sempat ricuh saat Satpol PP menyita logistik pada 5 Agustus 2025.
Ketegangan di Pati meningkat setelah pernyataan Bupati Sudewo yang menantang warga untuk mengerahkan 50.000 pendemo, yang dianggap provokatif oleh masyarakat, memicu kemarahan warga dan memperkuat semangat aksi.
Meskipun bupati telah membatalkan kebijakan PBB-P2 melalui Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2024, warga tetap melanjutkan rencana demonstrasi karena merasa kepercayaan terhadap pemerintah daerah telah rusak.
Polda Jateng menegaskan komitmen menjaga kondusivitas selama aksi berlangsung.
Forum Organisasi Sosial Keagamaan (Forsika) Pati juga mengimbau massa untuk tetap tertib demi mencegah situasi buruk yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat. “Kami memantau informasi dan mempersiapkan pengamanan secara maksimal. Harapannya, aksi ini berjalan damai dan aspirasi warga tersampaikan,” tutup Artanto.
Dengan persiapan matang, Polda Jateng berupaya memastikan demonstrasi di Pati berlangsung aman tanpa kericuhan.
Komentar