UMKM & Koperasi Desa Jadi Pilar, Jateng Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Jawa Tengah sukses mencatat pertumbuhan ekonomi 5,28% di triwulan II 2025. Gubernur Luthfi dorong industri jasa keuangan perkuat UMKM dan Kopdes.

Beritawonogiri.com [SEMARANG] – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ekonomi berbasis desa. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendorong industri jasa keuangan (IJK) untuk berperan aktif menggerakkan perekonomian desa melalui dukungan pada UMKM, kelompok usaha masyarakat, serta Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih.

Ekonomi kita gerakkan dengan basis desa sehingga jasa keuangan bisa melakukan relaksasi kepada masyarakat desa, termasuk bantuan keuangan bagi UMKM yang jumlahnya hampir 4,2 juta di Jawa Tengah. Ini akan membantu ekonomi kita tumbuh dari desa sampai kota,” kata Ahmad Luthfi di Hotel Gumaya, Kota Semarang, Selasa (16/9/2025).

Foto bersama Gubernur Jateng, OJK, dan peserta acara sebagai simbol komitmen memperkuat ekonomi berbasis desa. (Foto: Zulkarnain)

Data terbaru mencatat, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah triwulan II 2025 mencapai 5,28%, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Capaian tersebut menjadi sinyal positif sekaligus tantangan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pertumbuhan.

Evaluasi kinerja IJK Semester I 2025, menurut Gubernur Luthfi, diharapkan mampu menjadi pedoman dalam mengembangkan perekonomian daerah. “Evaluasi hari ini penting, karena akan membantu merumuskan langkah dalam pengembangan ekonomi di Jawa Tengah, khususnya dari desa,” jelasnya.

Selain UMKM, sektor Kopdes Merah Putih juga menjadi motor ekonomi desa. Saat ini, dari 8.520 Kopdes/Kopkel di Jawa Tengah, seluruhnya sudah berbadan hukum. Pemerintah terus melakukan klasterisasi sesuai potensi desa. Ada Kopdes yang sudah memiliki tujuh gerai lengkap, ada pula yang baru merintis sesuai kekuatan lokal.

Untuk memperkuat implementasi di lapangan, Ahmad Luthfi menggandeng Babinsa dan Bhabinkamtibmas sebagai motor sosialisasi dan pengawasan ekonomi desa. “Mereka bisa menjadi penggerak ekonomi di desa bersama lurah dan perangkat lainnya. Sinergi tiga pilar sangat penting untuk pembangunan berbasis desa,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Audit OJK, Sophia Wattimena, menilai evaluasi kinerja IJK menjadi langkah strategis memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah. “Industri jasa keuangan harus mendukung program prioritas pemerintah agar tercipta pertumbuhan ekonomi yang baik dan berkelanjutan,” ujarnya.

Kepala OJK Jawa Tengah, Hidayat Prabowo, menambahkan, pihaknya siap mendukung penuh visi-misi pembangunan Jateng. “OJK Jawa Tengah adalah bagian dari warga Jateng. Maka program ekonomi berbasis desa yang dicanangkan Gubernur akan kami support penuh,” ungkapnya.

Dengan dukungan pemerintah, OJK, dan seluruh elemen masyarakat, Jawa Tengah optimistis mampu menjadi contoh sukses pembangunan ekonomi berbasis desa yang berkelanjutan dan inklusif.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *