BeritaWonogiri.com [KARANGANYAR] – Kolaborasi politik antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga kesinambungan pembangunan di Jawa Tengah. Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam Forum Berlian Sinergi dan Kolaborasi DPRD Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang digelar di Karanganyar, Senin (22/12/2025).
Dalam sambutannya, Gubernur Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa forum tersebut merupakan ruang strategis untuk memperkuat hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif. Menurutnya, DPRD memiliki peran krusial sebagai mitra pemerintah daerah dalam memastikan kebijakan pembangunan berjalan konsisten, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Forum ini adalah wujud kolaborasi kami dengan DPRD sebagai mitra strategis dalam membangun Jawa Tengah,” kata Ahmad Luthfi di hadapan peserta forum.
Ia menilai Pemilu serentak 2024 menjadi momentum penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Untuk pertama kalinya, pemilihan presiden, legislatif, dan kepala daerah dilaksanakan dalam satu tahun yang sama. Kondisi tersebut, menurut Luthfi, harus dimanfaatkan untuk memperkuat kesinambungan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah.
“Kesinambungan pembangunan tidak boleh terputus. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) harus dijabarkan secara berjenjang sampai ke provinsi, kabupaten/kota, bahkan desa,” ujarnya.
Gubernur menegaskan bahwa kepala daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam menjalankan roda pemerintahan. DPRD, sebagai representasi rakyat dan pemegang fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, menjadi mitra strategis yang menentukan keberhasilan pembangunan daerah.
“Mitra kita adalah DPRD. Kolaborasi harus dimunculkan agar pemerintahan kolaboratif benar-benar hadir,” tegasnya.
Ahmad Luthfi juga menyoroti pentingnya jejaring politik yang dimiliki DPRD hingga ke tingkat pusat melalui fraksi partai politik. Menurutnya, jejaring tersebut harus dimanfaatkan secara optimal untuk menarik dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah pusat demi percepatan pembangunan Jawa Tengah.
“Jejaring DPRD sampai ke pusat itu luar biasa. Pejabat-pejabat di pusat harus kita tarik untuk ikut membangun Jawa Tengah,” katanya.
Selain itu, ia mendorong DPRD kabupaten/kota untuk memperkuat konsolidasi internal dengan kepala daerah masing-masing. Sinergi yang solid antara bupati, wali kota, dan DPRD diyakini akan mempercepat realisasi program-program prioritas di daerah.
“Segera rapatkan barisan dengan bupati dan wali kota agar pembangunan berjalan lebih cepat dan terarah,” ujar Luthfi.
Dalam konteks politik daerah, Gubernur Ahmad Luthfi menekankan bahwa kolaborasi harus dilandasi nilai-nilai kearifan lokal Jawa Tengah. Ia menyebutkan prinsip tepa slira dan rangkulan sebagai fondasi dalam membangun komunikasi politik yang sehat dan konstruktif.
“Napas Jawa Tengah adalah tepa slira dan rangkulan. Dengan itu, perbedaan bisa dikelola menjadi kekuatan,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mengawal kebijakan pembangunan agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, sinergi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci dalam menjalankan fungsi tersebut.
“DPRD berperan penting dalam mengawal kebijakan pembangunan agar benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah,” kata Sumanto.
Forum Berlian juga menjadi ruang dialog terbuka. Dalam sesi diskusi, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Abdul Munir, menyampaikan persoalan belum cairnya bantuan penanganan bencana di Kecamatan Petungkriyono, meskipun dokumen awal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah diterima.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi langsung menghubungi Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto untuk mengonfirmasi kendala pencairan bantuan. Dalam percakapan tersebut, Suharyanto memastikan bahwa proses pencairan akan segera ditindaklanjuti.
Langkah cepat tersebut mendapat apresiasi dari peserta forum dan menjadi contoh konkret kolaborasi lintas sektor dalam menyelesaikan persoalan daerah. Forum Berlian ini diharapkan mampu memperkuat konsolidasi antara eksekutif dan legislatif di Jawa Tengah, sekaligus mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.(*)
