BeritaWonogiri.com [SEMARANG] – Penataan Perangkat Daerah Jawa Tengah menjadi salah satu agenda strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah periode 2025–2029. Keberhasilan pemerintahan daerah tidak hanya ditentukan oleh kebijakan dan program, tetapi juga oleh macro-environment, yakni kemampuan kepemimpinan kepala daerah dalam membangun lingkungan birokrasi yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Konsep macro-environment menggambarkan bagaimana kepemimpinan daerah mampu menciptakan ekosistem pemerintahan yang kondusif, tidak hanya dari sisi struktur kelembagaan, tetapi juga personel dan budaya organisasi. Oleh karena itu, wajar apabila Penataan Perangkat Daerah Jawa Tengah menjadi langkah awal yang krusial dalam memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan.
Penataan ini tidak semata-mata menyangkut perubahan struktur organisasi, melainkan juga penyegaran peran, fungsi, serta budaya kerja birokrasi agar lebih selaras dengan tantangan pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
Harapan utama dari Penataan Perangkat Daerah Jawa Tengah adalah terbangunnya agile governance, yaitu tata kelola pemerintahan yang responsif, dinamis, inovatif, dan adaptif. Dalam bahasa sederhana, pemerintahan yang “sat set, trengginas, wasis, ora ngono-ngono wae”.
Semangat agile governance menjadi dasar utama dalam penyusunan struktur organisasi perangkat daerah baru di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Penataan ini dilandasi oleh Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti melalui sejumlah Peraturan Gubernur pada tahun 2026 sebagai regulasi pelaksana.
Tujuan utamanya adalah memperkuat kapasitas birokrasi agar mampu merespons dinamika sosial, ekonomi, dan pembangunan daerah secara cepat dan tepat, sekaligus mendukung pencapaian program-program strategis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah periode 2025–2029.
Secara faktual, Penataan Perangkat Daerah Jawa Tengah tercermin dari penyederhanaan dan efisiensi struktur organisasi. Jumlah dinas mengalami penyesuaian dari 23 menjadi 22 dinas. Cabang dinas berkurang dari 39 menjadi 36, sementara Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari 153 menjadi 141.
Langkah ini menunjukkan upaya konsolidasi kelembagaan yang dilakukan secara taat asas, tanpa mengesampingkan prinsip meritokrasi. Penyederhanaan struktur diharapkan mampu meningkatkan efektivitas koordinasi dan mempercepat pengambilan keputusan dalam birokrasi.
Selain itu, perubahan strategis juga dilakukan di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui penyesuaian tugas dan fungsi sejumlah biro.
Salah satu perubahan penting dalam Penataan Perangkat Daerah Jawa Tengah adalah pembentukan Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan. Biro ini merupakan peremajaan dari Biro Kesejahteraan Rakyat yang sebelumnya lebih dikenal dengan pengelolaan hibah keagamaan.
Ke depan, biro ini diharapkan mampu berperan sebagai konsolidator program pengentasan kemiskinan yang tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD). Tidak hanya mengarahkan kebijakan, tetapi juga berfungsi sebagai evaluator percepatan pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah.
Perubahan strategis lainnya adalah pembentukan Biro BUMD dan BLUD sebagai biro baru dalam Penataan Perangkat Daerah Jawa Tengah. Biro ini diharapkan mampu mendorong peningkatan daya saing badan usaha milik daerah (BUMD) dan badan layanan umum daerah (BLUD) melalui penerapan good corporate governance.
Kompleksitas pengelolaan BUMD Jawa Tengah sangat tinggi, mencakup sektor perbankan seperti Bank Jateng dan BPR BKK, sektor jasa dan produksi, hingga kepemilikan saham di sejumlah BUMN. Total aset BUMD Jawa Tengah tercatat mencapai lebih dari Rp122 triliun dengan penyertaan modal lebih dari Rp3,7 triliun.
Dalam konteks BLUD, tantangannya adalah menjaga keseimbangan peran sebagai penyedia pelayanan publik sekaligus entitas korporasi. Biro ini diharapkan mampu melakukan pembinaan yang lebih efektif, termasuk terhadap rumah sakit daerah dan rencana pembentukan BLUD sektor transportasi seperti Trans Jateng.
Di lingkup dinas, Penataan Perangkat Daerah Jawa Tengah juga melahirkan struktur kelembagaan baru yang lebih relevan dengan arah pembangunan daerah.
Salah satunya adalah pembentukan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif. Kehadiran dinas ini berangkat dari kesadaran bahwa kebudayaan merupakan ruh pembangunan yang perlu dikelola secara lebih proporsional.
Pariwisata dan ekonomi kreatif diposisikan sebagai satu kesatuan sektor strategis yang diharapkan semakin berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tahapan pembangunan Jawa Tengah tahun 2027 yang menitikberatkan pada pengembangan pariwisata berkelanjutan.
Dinas Pertanian dan Peternakan juga menjadi bagian penting dari Penataan Perangkat Daerah Jawa Tengah. Penggabungan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan kesehatan hewan diharapkan mampu memperkuat pengelolaan sektor hulu.
Konsolidasi ini menjadi backbone dalam upaya mewujudkan swasembada pangan serta meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak di Jawa Tengah.
Perubahan nomenklatur Dinas Komunikasi, Digital, dan Informasi tidak sekadar pergantian nama. Langkah ini mencerminkan kebutuhan akan kelembagaan yang lebih memadai untuk merespons perkembangan dunia digital yang semakin cepat.
Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan hasil penggabungan dari pekerjaan umum, bina marga, cipta karya, dan pengelolaan sumber daya air. Konsolidasi ini menitikberatkan pada efektivitas dan efisiensi dalam penataan ruang serta pembangunan infrastruktur Jawa Tengah.
Pada akhirnya, Penataan Perangkat Daerah Jawa Tengah akan bermakna optimal apabila didukung oleh personel dan budaya organisasi yang kompatibel dengan visi pembangunan daerah. Struktur kelembagaan hanyalah alat, sementara keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia di baliknya.
Prinsip “the man behind the gun” menjadi pengingat bahwa SDM birokrasi memiliki peran sentral dalam mewujudkan visi Jawa Tengah 2025–2029. Dengan penataan organisasi yang tepat, didukung budaya kerja yang adaptif dan profesional, semangat Ngopeni Nglakoni Jawa Tengah diharapkan dapat terwujud secara nyata.
Oleh: Wahid Abdulrahman
Wakil Ketua TPPD Jawa Tengah, Dosen Departemen Politik Pemerintahan Undip
