BeritaWonogiri.com [SEMARANG] – Di sebuah rumah sederhana, kelayakan tidak semata diukur dari dinding yang kokoh atau atap yang tak bocor. Ia menyangkut martabat, rasa aman, dan harapan akan masa depan keluarga yang tumbuh di dalamnya. Pemahaman inilah yang menjadi napas kebijakan perumahan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen sepanjang 2025.
Alih-alih memandang sektor perumahan sebagai sekadar proyek fisik dan deret angka, Pemprov Jawa Tengah menempatkan hunian layak sebagai instrumen keadilan sosial. Rumah bukan hanya dibangun, tetapi dipulihkan fungsinya sebagai ruang hidup yang manusiawi, terutama bagi kelompok rentan yang selama ini tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH).
Pendekatan tersebut diwujudkan melalui kebijakan yang tidak berhenti pada target, melainkan menghadirkan hasil nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Melalui orkestrasi lintas pendanaan dan kolaborasi multipihak, Pemprov Jawa Tengah menunjukkan bahwa penanganan backlog perumahan tidak dapat bertumpu pada satu sumber anggaran semata.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, menjelaskan bahwa sepanjang 2025 intervensi perumahan dilakukan melalui berbagai skema pendanaan. Mulai dari APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten/kota, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jawa Tengah, Corporate Social Responsibility (CSR), partisipasi masyarakat, hingga sumber pendanaan lainnya.
“Hasilnya, hingga akhir 2025, sebanyak 274.514 unit hunian berhasil ditangani. Angka ini melampaui ekspektasi di beberapa pos pendanaan, baik peningkatan kualitas RTLH maupun pembangunan baru,” ujar Boedyo, Sabtu (27/12/2025).
Dari APBN, misalnya, target awal 7.534 unit justru terealisasi hingga 14.454 unit. Capaian tersebut berasal dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), kementerian/lembaga, serta Dana Desa. Menurut Boedyo, capaian ini menjadi bukti efektivitas sinergi antara pemerintah pusat dan daerah yang berjalan searah.
“Dari sisi APBD Provinsi Jawa Tengah, target 17.510 unit terealisasi sepenuhnya. Menariknya, hanya 340 unit berupa pembangunan baru, sementara 17.170 unit difokuskan pada renovasi dan peningkatan kualitas hunian,” ungkapnya.
Pendekatan ini menunjukkan keberpihakan pada kebutuhan riil masyarakat, khususnya keluarga yang telah memiliki rumah namun belum memenuhi standar kelayakan. Komitmen serupa juga ditunjukkan pemerintah kabupaten/kota. Dari target 6.776 unit, realisasi mencapai 12.830 unit, hampir dua kali lipat dari rencana awal.
Dukungan CSR dan Baznas pun melampaui target, dengan capaian 4.012 unit dari target 2.070 unit. Hal ini menandakan meningkatnya kesadaran dunia usaha dan lembaga sosial untuk terlibat aktif dalam agenda perumahan rakyat.
Namun, capaian paling mencolok justru datang dari partisipasi masyarakat. Sepanjang 2025, kontribusi warga mencapai 219.524 unit, ditambah validasi dan pemutakhiran data sebanyak 6.184 unit.
“Fakta ini memperlihatkan bahwa kebijakan pemerintah tidak berjalan top down, tetapi memantik gotong royong dan kesadaran kolektif warga untuk meningkatkan kualitas hidupnya dengan dukungan negara,” tutur Boedyo.
Meski demikian, tantangan masih besar. Hingga akhir 2025, backlog perumahan di Jawa Tengah masih tercatat 1.058.454 unit. Angka tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan hunian layak merupakan kerja panjang dan berkelanjutan.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa program peningkatan hunian layak menjadi fokus pembangunan daerah, terutama untuk menekan kemiskinan ekstrem. Program tersebut dijalankan secara kolaboratif dengan dukungan APBD provinsi, kabupaten/kota, Baznas, CSR, dan APBN.
“Kami jalankan secara bersama. Kabupaten/kota, provinsi, dan kementerian bekerja searah. Setiap triwulan kami evaluasi. Hasilnya, kemiskinan ekstrem turun dari 9,58 persen menjadi 9,48 persen, dan pertumbuhan ekonomi meningkat dari 5,28 persen menjadi 5,37 persen, di atas rata-rata nasional,” tandas Ahmad Luthfi.
Capaian tersebut menegaskan bahwa kebijakan perumahan tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan erat dengan isu kemiskinan, kesehatan, hingga produktivitas ekonomi. Di titik inilah, rumah kembali menemukan maknanya sebagai fondasi masa depan keluarga.
Di bawah kepemimpinan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen, Jawa Tengah tidak hanya membangun rumah, tetapi juga merajut harapan. Satu hunian layak pada satu waktu, demi pemerataan kesejahteraan yang lebih bermakna.(*)
Komentar