Beritawonogiri.com [WONOGIRI] – Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri menegaskan pentingnya peran serta masyarakat dalam proses pengukuran tanah, sebagai bagian integral dari pelayanan pertanahan yang transparan, akurat, dan berkeadilan. Hal ini disampaikan oleh Indah P., Tim Humas Kantor Pertanahan Wonogiri, pada Senin (20/10/2025).
Menurut Indah, keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan pengukuran karena data lapangan yang diperoleh akan lebih objektif dan sesuai kondisi nyata. “Partisipasi masyarakat memastikan keterbukaan, mencegah konflik batas tanah, mempercepat proses pendaftaran tanah, serta meningkatkan akurasi informasi bidang tanah,” ujarnya.
Wujud konkret dari keterlibatan tersebut meliputi penyediaan dokumen kepemilikan yang valid, pendampingan saat tim petugas ukur melakukan kegiatan lapangan, serta keaktifan warga memberikan informasi tambahan terkait batas dan penggunaan tanah. Dengan kolaborasi seperti ini, proses pendaftaran tanah dapat berjalan lebih cepat dan efisien, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pelayanan agraria.
Kantor Pertanahan Wonogiri menilai, membangun budaya partisipatif dalam layanan pertanahan merupakan investasi jangka panjang untuk mewujudkan sistem yang inklusif dan transparan. Proses edukasi kepada masyarakat terus dilakukan melalui sosialisasi dan pendampingan agar warga memahami pentingnya pelibatan mereka dalam setiap tahap pengukuran dan pendaftaran tanah. “Masyarakat bukan sekadar penerima layanan, tapi juga bagian dari proses validasi data pertanahan yang kredibel,” jelas Indah.
Lebih lanjut, partisipasi masyarakat juga mendorong terciptanya keadilan dalam pengelolaan lahan. Ketika warga berperan aktif dalam menentukan batas tanah, peluang terjadinya tumpang tindih lahan atau perselisihan antarwarga dapat diminimalkan. Langkah ini selaras dengan visi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam membangun layanan publik berbasis kepercayaan dan transparansi, yang menjamin kepastian hukum bagi pemilik hak tanah.
Salah satu bentuk sederhana partisipasi masyarakat adalah dengan memasang patok batas tanah secara mandiri sesuai kepemilikan masing-masing. Tindakan kecil ini sangat membantu petugas ukur dalam menentukan titik koordinat dan garis batas dengan akurat di lapangan. “Dengan adanya patok batas, proses pengukuran menjadi lebih cepat dan menghindari kesalahpahaman antar pemilik lahan,” tambah Indah.
Selain itu, keterbukaan dari masyarakat dalam memberikan informasi lapangan turut mendukung penyusunan data pertanahan yang terintegrasi dengan sistem digital nasional. Data yang dihimpun secara partisipatif akan memperkuat basis informasi agraria untuk kebijakan daerah maupun nasional, sekaligus mendukung pelaksanaan program reforma agraria dan sertifikasi tanah massal di masa depan.
Indah menegaskan, keberhasilan reformasi layanan pertanahan tidak lepas dari kesadaran publik untuk terlibat aktif. Kantor Pertanahan Wonogiri berharap seluruh warga dapat terus bersinergi dengan petugas dalam setiap program pelayanan tanah. “Kesadaran masyarakat adalah pondasi utama bagi terciptanya sistem pertanahan yang tertib, adil, dan berkelanjutan,” tutupnya.(*)
