Pemkab Pati Perpanjang Tanggap Darurat Bencana, 51 Desa Masih Terdampak

BeritaWonogiri.com [PATI] – Tanggap darurat bencana Pati resmi diperpanjang oleh Pemerintah Kabupaten Pati menyusul masih adanya dampak banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah. Kebijakan ini diambil untuk memastikan proses penanganan, evakuasi, serta pemulihan pascabencana dapat berjalan optimal dan menyentuh seluruh masyarakat terdampak.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menyampaikan bahwa perpanjangan status tanggap darurat merupakan tahap kedua setelah sebelumnya ditetapkan sejak 9 Januari hingga 23 Januari 2026. Tahap lanjutan ini berlaku mulai 24 Januari hingga 6 Februari 2026.

Keputusan tersebut diumumkan Chandra saat ditemui di Pendopo Kabupaten Pati, Sabtu (24/1/2026), dengan mempertimbangkan kondisi lapangan yang masih menunjukkan potensi bencana cukup tinggi.

Chandra menjelaskan, pada awal penetapan tanggap darurat, lebih dari 100 desa di Kabupaten Pati terdampak banjir dan tanah longsor. Hingga memasuki akhir Januari, jumlah tersebut memang mengalami penurunan signifikan.

“Saat ini desa terdampak tersisa sekitar 51 desa, namun potensi bencana masih cukup tinggi,” ujar Chandra.

Penurunan jumlah desa terdampak dinilai sebagai hasil kerja keras berbagai pihak, mulai dari aparatur sipil negara (ASN), tim gabungan SAR, TNI, Polri, hingga relawan kemanusiaan yang terus berjibaku di lapangan.

Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Pati menilai bahwa kondisi tersebut belum cukup aman untuk mencabut status tanggap darurat bencana Pati, mengingat curah hujan masih tinggi dan beberapa wilayah rawan banjir berulang.

Menurut Chandra, perpanjangan status tanggap darurat bukan semata formalitas administratif, melainkan langkah strategis agar seluruh sumber daya bisa dimaksimalkan.

Status tanggap darurat memungkinkan pemerintah daerah:

Mempercepat penyaluran logistik
Mengoptimalkan koordinasi lintas sektor
Menggunakan anggaran darurat
Mengambil langkah cepat tanpa prosedur birokrasi yang panjang

“Keputusan ini kami ambil untuk menjaga keberlangsungan penanganan dan memastikan kualitas layanan kepada masyarakat tetap sesuai standar,” tegasnya.

Plt Bupati Pati juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana, mulai dari unsur pemerintah hingga masyarakat sipil.

“Saya mengapresiasi ASN Kabupaten Pati, tim SAR gabungan, TNI, Polri, dan para relawan yang terus bekerja tanpa lelah di lapangan,” ujar Chandra.

Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi faktor penting dalam menekan dampak bencana dan mempercepat pemulihan, khususnya di wilayah yang terdampak cukup parah.

Selain tenaga dan logistik, dukungan finansial juga mengalir untuk masyarakat terdampak. Chandra menyebut KORPRI telah menyalurkan bantuan sebesar Rp100 juta.

Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban warga, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar selama masa tanggap darurat bencana Pati masih berlangsung.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, baik material maupun nonmaterial,” kata Chandra.

Chandra menegaskan bahwa Kabupaten Pati merupakan salah satu wilayah dengan potensi bencana tinggi di Jawa Tengah, terutama banjir yang kerap terjadi secara berulang di lokasi yang sama.

Menurutnya, penanganan darurat saja tidak cukup. Diperlukan langkah jangka panjang yang lebih permanen.

“Ke depan, ada wilayah yang perlu solusi lebih permanen, termasuk kemungkinan relokasi atau penyediaan lahan baru bagi warga terdampak,” ungkapnya.

Rencana tersebut masih akan dikaji lebih lanjut dengan melibatkan pemerintah provinsi dan pihak terkait agar tidak menimbulkan persoalan sosial baru.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menegaskan bahwa penetapan status tanggap darurat bencana pada prinsipnya merupakan kewenangan pemerintah daerah, disesuaikan dengan tingkat dampak yang terjadi.

“Penetapan status tanggap darurat bencana itu bersifat kedaerahan. Pemerintah provinsi berada pada posisi mendukung dan memfasilitasi,” jelas Sumarno.

Pernyataan tersebut disampaikan saat peluncuran Komitmen Manajemen Talenta dan Penerapan Manajemen Talenta di Pendopo Kabupaten Pati, Sabtu (24/1/2026).

Sumarno juga menekankan pentingnya kesiapan aparatur sipil negara dalam menghadapi situasi bencana. Menurutnya, kesehatan fisik dan mental ASN merupakan modal utama dalam menjalankan pelayanan publik di masa krisis.

“Ketika terjadi bencana, kesehatan menjadi modal utama agar ASN tetap bisa bekerja dan melayani masyarakat dengan baik,” ujarnya.

Ia berharap seluruh jajaran pemerintahan daerah terus menjaga kondisi dan meningkatkan kapasitas agar respons terhadap bencana bisa dilakukan secara cepat dan tepat.

Dengan perpanjangan tanggap darurat bencana Pati, pemerintah daerah berharap adanya dukungan lebih kuat dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khususnya dalam penanganan banjir yang bersifat berulang.

Pendekatan yang diharapkan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan berkelanjutan, mulai dari: