Beritawonogiri.com [SEMARANG] – Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Rini Widyantini, memberikan apresiasi tinggi atas penerapan pemerintahan kolaboratif atau collaborative government yang berjalan baik di Provinsi Jawa Tengah. Menurutnya, peran aktif Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen patut jadi contoh dalam menggerakkan reformasi birokrasi serta mendukung program prioritas pembangunan daerah.
Rini menyampaikan hal itu saat Rapat Koordinasi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Pemerintah Daerah di Semarang, Rabu (29/10/2025). Rakor ini bertujuan memastikan penyederhanaan birokrasi bukan sekadar perampingan struktur, tetapi juga transformasi layanan publik yang lebih sejahtera bagi masyarakat.
Dalam pemaparannya, Rini menekankan pentingnya kolaborasi antar-OPD agar mampu menghasilkan kerja nyata yang terintegrasi, bukan hanya sekadar penghematan anggaran. “Semakin sederhana organisasi, semakin sederhana business process. Penting collaborative government supaya OPD di semua kabupaten/kota saling berkolaborasi,” tegasnya.
Data terbaru menunjukkan, penyederhanaan struktur organisasi berdampak pada kelincahan dan mobilitas ASN. Eselon III dan IV di kementerian/lembaga di-rampingkan sebanyak 55.649 jabatan, fungsional dipangkas 43.915, memberi efisiensi bagi 2,1 juta ASN, dan jabatan pelaksana dikelompokkan dari 3.414 jadi 3 tipe saja, mendorong kelincahan 1,4 juta ASN.
Penyederhanaan organisasi di Indonesia sudah diterapkan di 38 Pemprov, 318 Pemkab, 82 Pemkot, dengan penyesuaian sistem kerja di 32 Pemprov, 329 Pemkab, dan 85 Pemkot. Jawa Tengah sendiri mendapat nilai survei di atas 90, dengan 53% responden merasakan dampak positif, menurut Rini.
Ahmad Luthfi, Gubernur Jateng, menambahkan, hasil penataan kelembagaan tahun 2025 antara lain pengurangan OPD dari 35 menjadi 34, pengurangan cabang dinas dan UPT, serta penggabungan fungsi tanpa melanggar aturan nomenklatur kementerian. Penataan birokrasi diarahkan langsung untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kolaborasi OPD menjadi kunci sukses Jawa Tengah. Gubernur menegaskan, penanganan program—terutama pengentasan kemiskinan—dilakukan bersama antara dinas sosial, pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, dan pihak swasta, instansi vertikal, serta masyarakat. “Mengecilkan fungsi saja tidak cukup, yang utama adalah manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Evaluasi kolaborasi lintas OPD akan dilakukan secara berkelanjutan agar reformasi birokrasi makin optimal dan kinerja pemerintah daerah makin membawa kesejahteraan bagi warga Jateng.(*)
Komentar