BeritaWonogiri.com [JAKARTA] – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, secara resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2025 pada Senin (8/12/2025). Di hadapan 471 peserta yang terdiri dari jajaran pimpinan pusat dan daerah, ia menginstruksikan agar momen tahunan ini dimanfaatkan secara serius untuk mentransformasi pelayanan.
“Rakernas ini kami nyatakan dibuka. Semoga bermanfaat dan menghasilkan keputusan-keputusan yang optimal dan berkualitas untuk meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat,” ujar Menteri Nusron Wahid dalam sambutannya di Jakarta.
Mengusung tema “Transformasi Pelayanan Berintegritas untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kementerian ATR/BPN”, Rakernas kali ini difokuskan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tumpukan (backlog) yang menghambat layanan prima kepada masyarakat.
Dalam arahan pembukaannya, Menteri Nusron menegaskan tiga agenda krusial yang harus diselesaikan tanpa kompromi oleh seluruh jajaran ATR/BPN:
-
Penyelesaian Berkas Layanan Pertanahan: Menteri meminta seluruh unit memeriksa penyebab tunggakan secara detail, hingga ke akar persoalan.
-
Penyelesaian Residu PTSL: Menuntaskan sisa-sisa masalah dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
-
Penyelesaian Pemutakhiran Data: Memanfaatkan momentum libur Natal dan Tahun Baru untuk mempercepat pemutakhiran data sertipikat tanah.
“Ini tunggakan pekerjaan yang mau tidak mau harus kita selesaikan dan tuntaskan. Harus tuntas sampai ke akar-akarnya,” tegas Menteri Nusron.
Menteri Nusron memberikan strategi khusus untuk poin ketiga, yaitu pemutakhiran data. Ia menginstruksikan jajarannya untuk tetap bekerja dan memberikan layanan meski pada hari libur nasional.
“Setahun ini kita berhasil menyelesaikan 2,4 juta. Saya sudah instruksikan waktu di Rapim supaya masuk pada waktu libur. Kalau Natal nanti yang nasrani libur, yang muslim masuk, supaya melakukan pelayanan. Siapa tahu pada masa-masa itu keluarga lagi kumpul dan ada momentum untuk melakukan pemutakhiran sertipikat tanah, termasuk ngukur ulang,” paparnya.
Langkah ini menunjukkan komitmen untuk memanfaatkan segala waktu dan momentum guna mempercepat proses pelayanan, dengan tetap memperhatikan aspek keramahan dan kebutuhan masyarakat.
Selain tiga agenda tunggakan, Menteri Nusron juga menekankan pentingnya percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dokumen ini disebutnya sebagai pintu masuk awal untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mendukung percepatan perizinan.
“RDTR ini menjadi pintu masuk awal untuk iklim usaha yang kondusif dan percepatan perizinan,” ujarnya. Penekanan pada RDTR sejalan dengan upaya pemerintah menarik investasi dan menyederhanakan birokrasi perizinan di sektor properti dan tata ruang.
Sebagai rangkaian pembukaan Rakernas 2025, Menteri Nusron memberikan apresiasi kepada unit-unit yang berprestasi. Penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) diserahkan kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur dan 23 Kepala Kantah Kabupaten/Kota.
Pemberian penghargaan ini menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN tidak hanya pada aspek kuantitas layanan, tetapi juga pada kualitas integritas aparaturnya. Penghargaan diserahkan dengan didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, dan Sekretaris Jenderal, Dalu Agung Darmawan.
Rakernas yang berlangsung hingga 10 Desember 2025 ini menjadi momentum evaluasi dan perencanaan strategis. Dengan fokus pada penyelesaian backlog, pemanfaatan waktu, dan penguatan integritas, Kementerian ATR/BPN bertekad meningkatkan kepercayaan publik melalui pelayanan pertanahan dan tata ruang yang lebih cepat, akurat, dan bersih.(Av)
