Beritawonogiri.com [SEMARANG] – Jawa Tengah mengukir langkah konkrit dalam menjaga ketahanan pangan dan memperkuat tata kelola aset serta investasi daerah dengan penandatanganan nota kesepakatan strategis antara Pemerintah Provinsi beserta Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Tengah, Senin (20/10/2025). Dalam acara yang dihadiri sejumlah bupati dan pejabat pemprov, kerja sama tersebut menandai sinergi penyelenggaraan urusan pertanahan, agraria, dan penataan ruang menuju visi ekonomi Nusantara yang kokoh.
Komitmen utama ditegaskan pada upaya menjaga Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Kepala Kanwil BPN Jateng, Lampri A Prtnh SH MH, menegaskan bahwa LP2B adalah tulang punggung ketahanan pangan dan tidak boleh dialihfungsikan. Langkah ini diwujudkan lewat target sertifikasi 240 bidang tanah di tiga kabupaten: Blora, Cilacap dan Wonosobo, masing-masing 80 bidang agar lahan pangan tetap berkelanjutan.
Berdasarkan data BPN, luas Lahan Baku Sawah (LBS) Jateng mencapai 987.468 hektar, sementara LP2B terbesar tersebar di Cilacap (53.000 ha), Blora (48.967 ha), dan Wonosobo (10.168 ha). Selain LP2B, dilakukan pemetaan Zona Nilai Tanah (ZNT) di Kabupaten Klaten dan sertifikasi 52 bidang aset Pemprov di enam kabupaten lain termasuk Sragen, Kudus, Banjarnegara, Tegal, Pemalang dan Cilacap.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menekankan, sertifikasi tanah memberi kepastian hukum baik bagi masyarakat maupun investor. “Kalau tata ruang dan pertanahan kita kuat, investasi pasti datang” kata Ahmad Luthfi menggarisbawahi posisi strategis Jateng yang diapit provinsi besar di Pulau Jawa.
Di sektor pertanian, Jawa Tengah menyumbang sekitar 16,5% dari produksi gabah nasional atau hampir 11 juta ton per tahun. Untuk menyeimbangkan pertanian dan industri, Ahmad Luthfi mendorong kabupaten/kota segera menyiapkan zonasi kawasan industri sebelum Desember 2025. Sistem perizinan diharapkan one gate service, lahan siap pakai, serta terintegrasi.
Tak hanya urusan pertanahan dan investasi, kolaborasi Pemprov dan BPN juga diperluas ke program rumah layak huni bagi warga miskin ekstrem. Gubernur menegaskan, kepemilikan sertifikat serta hunian yang layak, sanitasi, hingga akses pendidikan dan kesehatan, berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ahmad Luthfi mengajak seluruh pihak menjaga kebersamaan di Jawa Tengah, menuntaskan masalah secara musyawarah, dan memastikan semua program dilaksanakan dengan semangat rukun demi daerah yang gemah ripah loh jinawi. Nota kesepakatan ini diharapkan menjadi pondasi kuat bagi penataan ruang, pertanahan, perlindungan pangan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Jawa Tengah.(*)
Komentar