BeritaWonogiri.com [BANDUNG] –Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya percepatan sertifikasi tanah wakaf sebagai upaya melindungi dan memberikan kepastian hukum. Sertifikasi ini juga diharapkan dapat mencegah sengketa dan konflik tanah, serta memaksimalkan pemanfaatan tanah wakaf demi kemaslahatan umat.
“Memang [sertipikasi tanah wakaf] ini dianjurkan. Jadi, jika ada pesantren yang belum bersertifikat, segeralah daftarkan untuk menghindari konflik,” ungkap Nusron Wahid usai menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara 25 Kantor Pertanahan (Kantah) se-Jawa Barat dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) di Kantor PWNU Jawa Barat, Bandung, Kamis, 5 Desember 2024.
Menteri Nusron menjelaskan bahwa dalam tujuh tahun terakhir, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah mempercepat legalisasi aset, termasuk tanah wakaf dan rumah ibadah. “Saat ini, kami sedang menuju target 120 juta bidang tanah terdaftar. Proses ini akan terus berlanjut,” katanya.
Baca juga : Rokok Elektrik Mengandung Zat Kimia Dan Bahan Metal
Pada kesempatan yang sama, Ketua PWNU Jabar, Juhadi Muhamad, mengungkapkan bahwa kerja sama ini mencerminkan sinergi yang semakin kuat antara pemerintah dan NU. Ia berharap sinergi ini dapat menyelesaikan masalah terkait aset NU yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) di Jawa Barat.
“Mudah-mudahan kerja sama ini dapat dimaksimalkan sehingga PR yang ada bisa diselesaikan. Ini tergantung pada kinerja kami bersama antara NU dan Kantah,” tutur Juhadi.
Kerja sama ini fokus pada percepatan layanan pertanahan dan sertifikasi tanah wakaf milik perkumpulan NU. Penandatanganan PKS diwakili oleh empat Kepala Kantah, termasuk Kepala Kantah Kabupaten Bogor I dan II, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Bandung, bersama masing-masing Kepala PCNU.
Menteri Nusron juga menyerahkan tiga sertifikat tanah wakaf untuk rumah ibadah dan yayasan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat dalam acara tersebut.
Turut hadir mendampingi Menteri Nusron adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Jonahar, serta Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis, dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yanuar Hikmat Ginanjar.
Komentar